Beberapa minggu terakhir, jagat media sosial dan berita nasional ramai membahas penarikan royalti musik oleh pemerintah dan lembaga terkait dari berbagai pelaku usaha di Indonesia. Mulai dari kafe, restoran, hotel, hingga gym, banyak pemilik usaha yang mengaku kaget ketika menerima surat tagihan royalti musik atau bahkan didatangi langsung petugas.
Fenomena ini memicu perdebatan: sebagian mendukung karena royalti musik adalah hak pencipta lagu, sebagian lagi menilai sosialisasi dan mekanisme penarikan belum jelas. Yang pasti, isu ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam dunia usaha, kita harus selalu siap menghadapi perubahan regulasi.
Mengapa Royalti Musik Bisa Ditagih?
Dasar hukum penarikan royalti di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa penggunaan lagu untuk kepentingan komersial wajib membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak. Penggunaan ini termasuk memutar musik di ruang publik seperti kafe, hotel, restoran, pusat kebugaran, atau tempat hiburan.
Banyak pemilik usaha yang beranggapan memutar lagu di TV, radio, atau platform streaming tidak memerlukan izin tambahan. Padahal, ketika musik itu digunakan untuk menunjang aktivitas komersial, ada kewajiban hukum yang melekat.
Kasus Nyata Penarikan Royalti Musik
Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, berikut ringkasan kasus yang sempat ramai diberitakan:
Dari kasus di atas, terlihat bahwa jenis usaha yang terdampak cukup beragam. Tidak hanya tempat hiburan malam, bahkan usaha kuliner dan kebugaran juga bisa terkena kewajiban ini.
Kalau Dapat Tagihan Royalti Musik, Harus Bagaimana?
Bagi pengusaha, menerima surat tagihan royalti musik bisa memicu kepanikan, apalagi jika tidak merasa pernah melanggar aturan. Berikut langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan:
1. Periksa Dasar Hukumnya
Pastikan tagihan yang Anda terima mengacu pada UU Hak Cipta dan peraturan turunannya. Lihat apakah usaha Anda termasuk kategori yang wajib membayar.
2. Cek Keabsahan Pihak yang Menagih
Pastikan yang menagih adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau pihak yang memiliki kuasa resmi.
3. Lakukan Audit Internal
Teliti sumber musik yang digunakan. Apakah dari playlist berlisensi bebas royalti, atau lagu komersial yang wajib bayar?
4. Negosiasikan Pembayaran
Jika memang wajib membayar, minta rincian nominal dan periode penggunaan. Negosiasi skema pembayaran agar tidak membebani arus kas usaha.
5. Cari Alternatif
Gunakan bebas royalti musik atau buat kontrak dengan musisi lokal untuk menghindari tagihan serupa di masa depan.
Kasus royalti musik ini hanyalah satu contoh dari banyak perubahan regulasi yang bisa memengaruhi kelangsungan usaha. Faktanya, banyak bisnis yang gulung tikar bukan karena penjualannya turun, melainkan karena tidak siap menghadapi aturan baru dan biaya tambahan yang tiba-tiba muncul.
Di sinilah manajemen bisnis yang tertata menjadi kunci. Dengan manajemen yang baik, pemilik usaha bisa memetakan risiko, mengatur keuangan, dan mempersiapkan strategi cadangan sebelum masalah terjadi.
Langkah Manajemen yang Perlu Diterapkan
-
Pemetaan Risiko Usaha
Catat semua potensi biaya tambahan — mulai dari pajak, izin usaha, hingga royalti musik. -
SOP Menghadapi Perubahan Regulasi
Buat prosedur internal untuk merespons jika ada inspeksi atau tagihan resmi royalti musik. -
Dana Cadangan Operasional
Simpan dana darurat minimal untuk 3–6 bulan biaya operasional, agar usaha tetap berjalan saat ada pengeluaran mendadak. -
Legalitas Usaha Lengkap
Pastikan semua dokumen perizinan dan bukti pembayaran kewajiban tersimpan rapi. -
Gunakan Konsultan Bisnis
Konsultan dapat membantu audit legalitas, merancang strategi keuangan, dan memberi solusi saat ada regulasi baru.
Baca juga: 7 Rahasia Bisnis Panjang Umur: Bukan Sekadar Untung Hari Ini, Tapi Tahan Puluhan Tahun
Kenapa Konsultan Bisnis Penting?
Banyak pengusaha yang memilih “jalan sendiri” tanpa pendampingan profesional. Padahal, dalam situasi seperti penarikan royalti musik ini, konsultan bisa menjadi penyelamat. Dengan pengalaman menangani berbagai kasus, konsultan akan:
- Menilai apakah tagihan memang sah dan sesuai hukum.
- Menyusun rencana pembayaran atau solusi alternatif.
- Membantu mengatur ulang strategi usaha agar tidak terbebani biaya tak terduga.
Sebagai Konsultan Bisnis terkemuka di Surabaya, CCSI siap membantu Anda menyusun konstitusi keluarga, merancang sistem manajemen, hingga menyelesaikan konflik internal secara elegan dan strategis. Kami hadir untuk mendampingi Anda dalam:
- Membuat konstitusi keluarga yang aplikatif
- Menyusun struktur organisasi bisnis keluarga
- Menyiapkan regenerasi bisnis lintas generasi
- Melatih profesionalisme antar anggota keluarga
- Menyelesaikan konflik secara netral dan berbasis solusi
Hubungi CCSI hari ini dan mulai perjalanan bisnis keluarga yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.
Lokasi : Megah Raya, Blok Q No.5, Jl. Raya Kalirungkut No.1-3, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60293
Email : kontak.ccsi@gmail.com
Whatsapp : 0851 0177 4732